DISERTASI (358) - Asas Maritime Cabotage Sebagai Katalis Peningkatan In…

Maritime cabotage is not a novel principle. It is a customary international law that bestowed privilege to coastal States to implement it or not in their domestic shipping. A coastal State which im…

TESIS (1382) - Persaingan Bisnis Ritel Antara Indomaret dan Alfamart Dalam Pe…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

1382

TESIS (4101) - Akibat Hukum Persengkongkolan Tender Terhadap Pengadaan Barang…

Persekongkolan tender dapat terjadi dimana saja tidak menutup kemungkinan terjadi dilingkungan Perintahan. Dalam hal ini penulis ingin menulis mengenai Perskongkolan tender pada Pemerintah Kabupa…

SKRIPSI (5845) - Predatory Pricing Pelaku Usaha Retail Sepatu Melalui Instagr…

Predatory Pricing oleh Pelaku Usaha Retail Sepatu melalui Instagram memerlukan adanya kajian lebih lanjut berdasarkan perspektif Hukum Persaingan Usaha. Berbeda dengan pasar konvensional pada umu…

TESIS (4586) - Pemberlakuan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 4 Tahun 2007 Ten…

Dengan demikian, penggunaan dan pemahaman Pedoman Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Praktek Monopoli ini perlu dibarengi dengan pemahaman dari pedoman Pasal 19 Undang-Undang No…

TESIS (4540) - Leniency Program Pada Perjanjian Kartel Dalam Mewujudkan Perli…

Tesis ini berjudul “Leniency Program Pada Perjanjian Kartel Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Konsumen Di Indonesia” yang terdiri dari dua rumusan masalah yaitu Pertama, Karakteristik Leniency Pro…

TESIS (4381) - Pra Notifikasi Pengambilalihan Saham dalam Hukum Persaingan Us…

Indonesia saat ini menggunakan 2 (dua) sistem notifikasi, yaitu post notifikasi dan pra notifikasi yang digunakan oleh KPPU untuk mengawasi kegiatan pengambilalihan saham yang dilakukan oleh pelaku…

TESIS (4469) - Kewenangan Direksi Perseroan Perorangan Yang Belum Cakap Hukum

Perseroan perorangan merupakan badan hukum baru yang lahir melalui peraturan Cipta Kerja dapat didirikan oleh satu orang pendiri yang berkedudukan sebagai pemegang saham sekaligus direksi. Pokok p…

SKRIPSI (5553) - Prinsip per se illegal dan rule of reason secara alternatif …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

5553

SKRIPSI (5724) - Lex Minus Quam Perpecta Pembatalan Merger Oleh KPPU Pada Pas…

KPPU memiliki tugas dan wewenang pengawasan bidang persaingan usaha, salah satunya kontrol merger. Merger dalam persaingan usaha meliputi penggabungan dan peleburan perusahaan. Pasal 47 UU No. 5 …