TESIS (3549) - Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyalahgunaan Pembayaran Bea P…
Tesis ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyalahgunaan Pembayaran Bea Perolehan HakAtas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) OlehPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tipe penelitian yang digunakan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 3549 Nis p
TESIS (3477) - Pemberian Grasi Terhadap Narapidana Lebih Dari Satu Kali
Grasi diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi (UU Grasi). Grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali sesuai dengan UU Gra…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 3477
TESIS (3408) - Upaya Hukum Atas Putusan Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah K…
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU- IX/2011 membatalkan ketentuan Pasal 83 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menghapuskan upaya hu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 3408
TESIS (3398) - Kedudukan Hasil Pemeriksaan BPK dan Keterangan Ahli BPK Sebaga…
Tindak pidana korupsi selama ini selalu menjadi persoalan yang tidak henti- hentinya menjadi bahasan publik. Hal ini adalah wajar mengingat tindak pidana korupsi berada dalam posisi kejahatan l…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 3398
TESIS (3367) - Pemasangan Police Line Dalam Pengungkapan Perkara Pidana dan U…
Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan masalah: Pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan konsep…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 3367
TESIS (3354) - Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Pera…
Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, awalnya terletak pada kewenangan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kejaksaan, namun didalam prakteknya kedua lembaga tersebut belum menunjuk…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 3354
TESIS (3337) - Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pelapor Dalam Upaya Pe…
Sehubungan dengan semakin maraknya tindak pidana yang terjadi di Indonesia, salah satu ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah guna mencegah berkembanganya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adala…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 3337
TESIS (3006) - Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Konteks Sema Nomor 7 Tahu…
Penerapan pengajuan permohonan peninjauan kembali perkara pidana semenjak putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 menimbulkan masalah baru dalam peradilan di Indonesia, yaitu Pasal 268 ay…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 3006
TESIS (3005) - Tindakan Kebiri Kimiawi Sebagai Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak …
Berdasarkan penjelasan umum dalam UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 3005
TESIS (3278) - Putusan Pengadilan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum
Surat dakwaan tidak memiliki pengertian yang diatur dalam KUHAP, namun surat dakwaan mempunyai peranan penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara, namun pada ketentuan Pasal 182 a…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 3278 Nga p
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah