-
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau disebut UU No 1 Tahun 1946 tidak mengatur secara khusus mengenai pedoman pemidanaan yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk …
Pembangunan merupakan kunci untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Namun dalam pembangunan, tak jarang menimbulkan masalah-masalah yang apabila tidak ditangani akan menimbulkan ekses negatif. …
Pengungkapan fakta hukum dalam suatu tindak pidana merupakan bagian proses penegakan hukum pidana yang tidak dapat dianggap sederhana dan mudah. Ketika penegak hukum dihadapkan pada suatu tindak …
Dalam era globalisasi sekarang ini, lembaga notariat memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, hal ini dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat pada saat masyarakat ingin menga…
Ide dasar dari penelitian ini adalah untuk menganalisa hakikat penerapan pemeriksaan acara singkat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, dan akibat hukum dari implementasi pemeriksaan acara sing…
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan khusus oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 s…
Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dar…
KUHP Indonesia adalah sistemhukum Eropa Kontinental, yang tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum. Namun dalam perkembangan ternyata bahwa hukum pidana yang tersebar di luar KUHP sudah mene…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ratio legis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 serta mengetahui ratio decidendi Putusan Nomor 05/Pid.Sus.Anak/2015/PN Kln, 20/Pid.Sus-Anak/2018/…