Terorisme disepakati secara internasional merupakan kejahatan luar biasa yang harus diantisipasi, baik dengan penegakan hukum terhadap para pelakunya hingga menghentikan aliran dananya. Indonesia…
Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa yang hanya dapat mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali adalah Terdakwa atau Ahli Warisnya. Tetapi yang terjadi dalam beberapa kasus malah berlawanan …
Notaris dan PPAT merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik, dimana tujuan dari pembuatan akta tersebut adalah sebagai bukti bahwa para pihak yang ber…
Tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana perseroan terbatas apabila modal dari dana tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam penulisan tesis ini penulis menganalisa undang-undang t…
Dalam menjalankan tugas dan jabatannya,seorang notaris harus selalu berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam UUJN, notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang te…
Masalah agama dalam suatu negara, dalam hal ini negara Indonesia dengan keragaman suku, ras, agama, bahasa dan sebagainya ditempatkan sebagai masalah sosial yang sensitif yang memerlukan perhatian …
-
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau disebut UU No 1 Tahun 1946 tidak mengatur secara khusus mengenai pedoman pemidanaan yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk …
Ide dasar dari penelitian ini adalah untuk menganalisa hakikat penerapan pemeriksaan acara singkat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, dan akibat hukum dari implementasi pemeriksaan acara sing…
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan khusus oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 s…