Warisan yang belum terbagi mulai menjadi subjek pajak pada saat timbulnya warisan yaitu saat meninggalnya pewaris dan berakhir pada saat warisan tersebut dibagikan kepada mereka yang berhak dalam h…
Hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan badan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Pasal 21 UUPA, salah satu badan hukum yang dapat memiliki hak…
PPAT Sementara adalah pejabat publik yang diberikan kewenangan untuk membuat akta yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan hilangya Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT Sementara, …
Kebutuhan akan modal dan pemberian pinjaman modal semakin meningkat karena perkembangan bisnis di Indonesia. Lembaga jaminan memiliki peran yang sangat penting dalam kaitannya dengan pemberian pinj…
Pada tahun 1993, PT Pelindo mengajukan permohonan hak atas tanah yang merupakan tanah oloran dengan status Hak Pengelolaan yang diajukan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik, Da…
Tesis ini berjudul “KEDUDUKAN HUKUM ANAK DI BAWAH UMUR DAN KEWARGANEGARAAN GANDA DALAM PENDAFTARAN TANAH MENURUT HUKUM PERTANAHAN NASIONAL” dengan 2 (dua) pokok permasalahan, yaitu: 1.Apa yang …
Tesis ini berjudul “Penguasaan Tanah Absentee Disebabkan Pemekaran Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Utara)”, dengan adanya 2 (dua) permasalahan yaitu: (1) Apakah tanah absentee yang di…
Dalam praktik jual beli hak atas tanah, pemenuhan persyaratan formil dan materil dalam jual beli tanah tidak senantiasa langsung dapat dipenuhi, sehingga PPJB merupakan solusi yang sering ditempuh …
Dalam peralihan hak atas tanah, umumnya hanya terdapat penjual dan pembeli. Dalam perkembangannya ditemukan adanya turut menjual. Di dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin, padahal turut me…
Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana memiliki wewenang membuat…