TESIS (2450) - Implikasi Yuridis Terhadap Moratorium Remisi Bagi Narapidana T…
Moratorium Remisi dikeluarkan oleh Dirjen Pemasyarakatan yang tidak memiliki kewenangan dalam hal pemberian efek jera terhadap narapidana tindak pidana korupsi karena kewenangannya berada pada ke…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 2450
TESIS (2443) - Pembuatan Melawan Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Yang B…
Sistem pemerintahan Indonesia terdapat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua, yakni Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain terdapat Pemer…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 2443
TESIS (4534) - Batas Diskresi Dan Penyalahgunaan Wewenang Bagi Pejabat Pemeri…
Penggunaan diskresi sangat rentan terjadi penyalahgunaan wewenang. Unsur penyalahgunaan wewenang merupakan bagian inti delik dari tindak pidana korupsi, namun dalam Undang-undang Pemberantasan Tind…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4534 Apr b
TESIS (2422) - Asas Peradila Sederhan, Cepat, Dan Biaya Dalam Penyelesaian Pe…
Dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan melaksanakan asas peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009 bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 2422
DISERTASI (384) - Kriminalisasi Suap Di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana K…
There are several practices of bribery in the private sector that have a direct impact on society, namely causing harm, but law enforcement officials cannot reach them because of a legal vacuum. …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 384 Har k
TESIS (4506) - Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Dana Bant…
Korupsi sudah menjadi sebuah tindakan yang kerap terjadi di Indonesia, khususnya dalam bidang penyelenggaraan negara. Korupsi itu sendiri sebenarnya dapat dipahami sebagai tindakan negatif yang dap…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4506 Fir p
TESIS (2328) - Kewenangan Jaksa Sebagai Jaksa Pengacara Negara yang Mewakili …
Kejaksaan merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk mewakili negara. Pada perkembangannya kewenangan yang diimiliki Kejaksaan lebih didominasi dalam proses penuntutan tindak pidana…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 2328
TESIS (2317) - Pemisahan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dalam Penga…
Sehubungan dengan penyelenggaraan negara, pemerintah telah menjadi pembeli yang terbesar (the largest buyer) di dalam negara, dan proses itu dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 2317
TESIS (2307) - Implikasi Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Uang/Uang Jaminan
Penangguhan penahanan adalah penangguhan tahanan tersangka/ terdakwa dari penahanan, tetapi penahanan masih sah dan resmi berlaku. Namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 2307
DISERTASI (382) - Rekonstruksi Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Pemi…
One of the criminal penalties regulated in Article No. 10 of the Criminal Law Book (KUHP) is imprisonment. Imprisonment as referred to in Article No. 12 of the Criminal Law Book is categorized i…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 382 Isn r
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah