Secara hukum Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris. Ketika seorang Notaris melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris maka yang…
Dalam peraturan perundang-undangan yg berlaku (BW dan UU No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)menentukan beberapa persyaratan yg harus di penuhi untuk dapat di nyatakan sebagai akte otentik. …
Salah satu aspek penting dalam penyempurnaan Aturan Kepailitan Indonesia adalah pembentukan Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Khusus (Extraordinary Court) dalam Lingkungan Peradilan Umum. Kewen…
Hukum Kepailitan merupakan sarana untuk menyelesaikan utang-piutang di antara debitur dan kreditur. Undang-Undang Kepailitan harus memberikan perlindungan kepada para kreditur apabila debitur tid…
Penyebutan Notaris sebagai Pejabat Umum dapat dilihat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sedangkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Pejabat …