Pada dasarnya kepailitan merupakan ranah bisnis, menariknya selain sebagaimana disebutkan di atas, ada beberapa peraturan-perundang-undangan di Indonesia yang sama sekali tidak berbau bisnis namu…
Proses kepailitan memiliki tujuan untuk menyelesaikan segala kewajiban utang yang dimiliki oleh Debitor. Namun dalam prakteknya, seringkali terjadi suatu miskonsepsi terkait prosedur penagihan ut…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan notaris rangkap jabatan sebagai pejabat lelang dan kewenangan notaris dalam pembuatan risalah lelang ditinjau dari Pasal 15 ayat (2) huruf g Un…
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Tranmigrasi No.19 Tahun 2012 tentang Syarat- syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, yang membatasi hanya 5 (lima) pekerjaan …
Judul tesis ini adalah Tanggung Jawab atas Ketidaksesuaian Objek Lelang Akibat Digitalisasi Lelang. Tesis ini berlandaskan penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang (statute appr…
Lembaga Majelis Kehormatan Notaris merupakan salah satu lembaga yang ada dalam Notaris, Majelis Kehormatan Notaris diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. F…
Adapun dalam penulisan tesis ini memiliki batas masalah terhadap apakah pemegang Endosemen merupakan kreditor yang mempunyai Legal Standing untuk mengajukan PKPU dan apa Akibat Hukum Putusan PKPU t…
Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, salah satunya adalah apabila Notaris tersebut dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum …
Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Yang Mengaami Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Berserikat”. Penulisan skripsi ini mengacu pada metode penelitian yang bersifat yu…