SKRIPSI (3917) - Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Usaha Penjualan Be…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3917

SKRIPSI (3833) - Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3833

SKRIPSI (2923) - Pengelolaan Udara Di Jalan Kota Surabaya

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2923

TESIS (3648) - Penerbitan Izin Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan Terintegr…

menyelenggarakan kemudahan berusaha dan mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elekt…

TESIS (3638) - Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pengendalian Makanan dan Minum…

Makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar dari setiap manusia sehingga kualitas makanan dan minuman yang beredar di dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. …

TESIS (4760) - Tanggung Gugat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pela…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

4760 Rac t

TESIS (2964) - Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah Kabupate…

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menimbulkan pola hubungan pengawasan. Hal ini beranjak dari sistem desentralisasi yang dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesi…

TESIS (2960) - Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Ketidaknyamanan Pe…

Hukum administrasi selalu melekat dengan penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara identik dengan kekuasaan didasarkan wewenang. Konsep wewenang selalu diikuti dengan pertanggungjawaban. Per…

TESIS (2934) - Pertanggungjawaban Camat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Admin…

iv ABSTRAK Desentralisasi dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis, dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Sistim desentralisasi tida…

TESIS (2853) - Kedudukan Rumah Sakit Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintaha…

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1), mengamanatkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkun…