Dalam melakukan penyaluran dana melalui mekanisme kredit, debitur dapat menjaminkan hak atas tanah miliknya untuk dijadikan jaminan apabila debitur tidak bisa melunasi kewajibannya pada Bank selaku…
Kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas …
Banyaknya sengeketa kepailitan dalam Indonesia yang salah satunya melibatkan hukum kepailitan lintas batas negara yang bersangkutan dengan negara Singapura yang telah menganut UNCITRAL Model Law on…
Pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan harus memenuhi asas-asas yang ada dalam Peraturan di bidang lelang sebab akan mempengaruhi terhadap keabsahan lelang. Asas-asas yang mendasari lelang dian…
Tesis ini membahas tentang penyalahgunaan wewenang kurator dalam pengurusan dan pemberesan boedel pailit yang tidak menerapkan Prinsip indepedensi. Rumusan masalah yang terdapat dalam tesis ini y…
Tidak semua perkara utang-piutang dapat dimohonkan pailit. Syarat kepailitan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan. Selain kepailitan terdapat pula istilah insolvensi. Kepailitan dan insolv…
Perkara dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby yaitu berkaitan dengan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas atas penambahan mod…
Status Kepailitan dan PKPU Debitor ditetapkan dengan sebuah Putusan Pengadilan Niaga yang mana berdasarkan Pasal 235 ayat (1) Jo. Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang pada pokoknya me…
UUK dan PKPU memberikan tanggung jawab dan kewenangan penuh bagi kurator untuk menjalankan tugas Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. Dalam menjalankan tugasnya seringkali kurator dihadapkan den…
Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan perekonomian negara dengan melakukan penyerapan anggaran yang efektif dan efisien. Selain memberikan manfaat bagi ins…