TESIS (2024) - Limitasi Berlakunya Asas Bis In Idem Ne Dalam Perkara Perceraian

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2024

TESIS (4870) - Aborsi Atas Dasar Indikasi Kedaruratan Medis Dalam Perspektif …

Berdasarkan Naskah Akademik Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan Untuk Pengecualian Larangan Aborsi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, aborsi merupakan bentuk pelayan…

LAPORAN PENELITIAN (26/2014) - Kewenangan Presiden Membentuk Keputusan Presid…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

26/2014

TESIS (4869) - Pembocoran Data Pribadi Melalui Penyebaran Scampage Pada Sosia…

Di era Industri 4.0, masyarakat semakin mudah terkoneksi dengan internet, yang turut mendorong munculnya penyebaran scampage melalui sosial media sebagai modus operandi pelaku pembocoran data priba…

Kejahatan Teroganisasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-6738-82-5

Deskripsi Fisik

viii, 77p.: 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.027 7 Kur k

Tindak pidana narkotika

Edisi

-

ISBN/ISSN

979 450 467 X

Deskripsi Fisik

x, 182p. : 21 cm.,

Judul Seri

-

No. Panggil

345.0277 Mak t

Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peadilan Pidana di Indon…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-02-1688-6

Deskripsi Fisik

xii, 306p.: 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 Ami p

TESIS (4868) - Pemanfaatan Tanah Kas Desa Oleh Pihak Ketiga Dalam Bentuk Sewa…

Permasalahan-permasalahan yang sering mendapat perhatian di desa biasanya terkait dengan pemerintahan, regulasi, anggaran dan partisipasi masyarakat. Selain permasalahan yang tersebut di atas tidak…

TESIS (4866) - Penggunaan Surat Pernyataan Waris Sebagai Objek Pendaftaran Ta…

Beralihnya hak atas tanah karena pewarisan adalah salah satu bentuk perbuatan hukum. Pada dasarnya seluruh ahli waris berhak untuk mendapatkan hak warisnya, namun tidak menutup kemungkinan para ahl…

TESIS (4867) - Keberlakuan Tanda Bukti Kepemilikan Tanah Berupa Hak Eigendom …

Setelah berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2021, dalam Pasal 95 ayat (1) menyatakan bahwa alat bukti tertulis tanah hak barat dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dan statusnya sudah menjadi tanah negara.…