Pencalonan diri kembali kepala daerah yang telah menjabat selama 2 (dua) kali periode menimbulkan pro dan kontra karena aturan perundang undangan, yaitu Pasal 58 huruf O Undang-Undang Nomor 32 T…
Agresi sebagai sebuah tindakan yang melanggar pasal 2(3) Piagam PBB telah menjadi sebuah tindakan yang selalu berulang. Untuk itu diperlukan pengaturan tentang tindakan agresi oleh hukum intern…
Regulasi yang mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia secara jelas tercantum dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tah…
Tesis ini mengkaji mengenai pembatalan Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan dari penegasan konversi akibat ditemukan novum berupa surat kematian dan surat gelar perkara dalam upaya hukum peninjaua…
Fenomena rangkap jabatan erat kaitanya dengan konflik kepentingan yang dapat menimbulkan dampak negatif berupa kerugian baik bagi individu pelaku maupun bagi lembaga instansi yang didudukinya, bahk…
Melanjutkan keturunan merupakan hak bagi setiap pasangan suami istri yang sah dan merupakan hak asasi manusia yang telah diatur keberadaannya menurut konstitusi HAM nasional dan internasional. Sala…
Tesis ini bertujuan untuk meneliti perkembangan kedudukan anak angkat serta hak waris anak angkat pada masyarakat Jawa. Penelitian ini mengambil dua rumusan masalah yaitu yang pertama keabsahan pen…