TESIS (4745) - Kedudukan Hukum Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Dalam …

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 (UU IKN) Tentang Ibu Kota Negara mewujudkan perpindahan ibu kota dari Jakarta menuju Penajam Paser Utara. Perpindahan tersebut sudah diwacanakan Presiden…

TESIS (4744) - Sinkronisasi Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Penge…

Aspek keuangan menjadi salah satu aspek utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan IKN. Otorita IKN sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu K…

TESIS (4730) - Pengawasan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Dala…

Pemberian otonomi khusus untuk Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua berimplikasi pada pemberian dana otonomi khusus yang diberikan…

TESIS (4675) - Pelimpahan Wewenang Dokter Kepada Perawat Yang Berimplikasi Pa…

Jenis tindakan medis yang dapat dilimpahkan dari dokter kepada perawat sebelumnya telah diatur pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan Undang-Undang tersebut telah dicabut da…

TESIS (4646) - Keabsahan Perjanjian Sewa Tanah Atas Tanah Sultan Sebagai Obje…

Pemerintah Pusat gencar melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, termasuk pembangunan jalan tol yang menghubungkan antara Jawa Tengah dengan Yogyakarta. Permasalahan terjadi ketika…

TESIS (4496) - Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bersama Sebagai Model Kerja Sa…

Penelitian tesis dengan judul Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bersama Sebagai Model Kerja Sama Antar-Desa Yang Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus Desa Mambulu Barat, Kecamatan Tambelangan, Kabupa…

SKRIPSI (6270) - Pengaturan Produk Turunan Energi Fosil Sebagai Sumber Energi…

Perancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) mendapatkan respons negatif dari berbagai kalangan masyarakat dan akademisi. Hal ini dikarenakan konsep RUU EBET sebagai leg…

Buku Ajar : Hukum Keuangan Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

105p

Judul Seri

-

No. Panggil

BA 2011-003

TESIS (4421) - Sentralisasi Perizinan Berusaha Di Bidang Mineral Dan Batubara…

Indonesia merupakan negara kesatuan sehingga pemerintah pusat yang berdaulat, namun UUD NRI 1945 khususnya pasal 18 menentukan bahwa pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola daerahnya masi…

TESIS (4411) - Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melal…

Pasca diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat pergeseran konsep perizinan di Indonesia yang semula license approach menjadi risk based approach. Dengan adanya pe…