Syarat substansial dalam mengajukan permohonan PKPU sebagaimanan diatur dalam pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang berhak mengajukan PKPU adalah debitor (baik debitor perorangan maupun…
Peran Notaris dewasa ini sangatlah penting di dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang hukum bisnis antara lain berupa kegiatan transaksi jual beli, kontrak kerja, pendirian perusahaan, sewa …
Konflik kewenangan penyitaan yang terjadi antara penyidik Kepolisian, Kejaksaan, KPK dengan Kurator terjadi karena norma dalam Pasal 39 ayat 2 KUHAP dan Pasal 31 UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailit…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan notaris rangkap jabatan sebagai pejabat lelang dan kewenangan notaris dalam pembuatan risalah lelang ditinjau dari Pasal 15 ayat (2) huruf g Un…
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Tranmigrasi No.19 Tahun 2012 tentang Syarat- syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, yang membatasi hanya 5 (lima) pekerjaan …
Pemilihan Umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat (demokratis). Rakyat diberikan keleluasaan untuk menentukan wakil dan pemimpin yang menjalankan pemerintahan. Namun, pemilihan umum ju…
Kepailitan adalah salah satu perangkat hukum bagi setiap orang dalam menyelesaikan permasalahan utang-piutang yang dimilikinya. Kepailitan bisa menjadi jalan pintas bagi penyelesaian masalah utan…
Pada dasarnya kepailitan merupakan ranah bisnis, menariknya selain sebagaimana disebutkan di atas, ada beberapa peraturan-perundang-undangan di Indonesia yang sama sekali tidak berbau bisnis namu…
Gugatan Actio Pauliana terhadap PPJB hak atas tanah didasarkan pada perbuatan hukum antara debitor dengan pihak ketiga yang menyebabkan kerugian kreditor, sehingga perbuatan hukum tersebut dapat di…