Pengertian Kepailitan Menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sita umum atas semua kekayaan debitor …
Pasal 66 ayat 1 dari UUJN adalah pasal yang mengatur tentang pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris, yang mana menurut ketentuannya menyebutkan bahwa pada pasal tersebut untuk kepentinga…
Penelitian ini mengkaji permasalahan perlindungan hukum bagi buruh terkait perjanjian bersama yang menyepakati pemberian upah di bawah upah minimum yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan I…
Sejak adanya putusan pailit seluruh kewenangan pengalihan dan pengurusan harta pailit berada ditangan kurator. Kurator dapat mengalihkan harta pailit melalui penjualan dimuka umum maupun melalui …
Keunggulan suatu bangsa tidak hanya bergantung pada kekayaan atau sumber daya alam yang dimiliki, namun juga dari sumber daya manusianya. Salah satu indikatornya perlu adanya pemahaman hukum yang…
Notaris selain sebagai sebuah profesi, notaris juga merupakan pejabat umum yang kedudukannya sangat dibutuhkan di masa sekarang ini. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terdapat larangan notaris …
Di banyak negara dewasa ini penjualan secara lelang merupakan salah satu alternatif penjualan barang yang secara efektif dan efisien serta diselenggarakan secara profesional, di indonesia lelang …
Penelitian ini memfokuskan pada tanggung jawab pejabat lelang yang melelang obyek hak tanggungan tanpa surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT), dengan batasan masalah akibat hukum lelang tanpa …
Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan yang bertujuan untu…
Sebelum dan era tahun 1860 perihal mengenai Notaris diatur dalam PJN sebagai peletakkan dasar yang kuat bagi pelembagaan notariat di Indonesia. Pada tanggal 06 Oktober 2004 lahirlah UUJN sebagai …