Pasal 21 Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi dasar bahwa dalam Kepailitan akan dilakukan Sita Umum terhadap harta milik Debitor Pailit…
Setiap konsumen berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan adalah ketersediaan obat yang merupakan p…
ABSTRAK Konsumen atau masyarakat adalah pelaksana pembangunan, untuk kelangsungan pembangunan nasional mutlak diperlukan perlindungan kepada konsumen itu. Hal ini secara eksplisit disebutkan dalam…
kesehatan berupa pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang diperlukan dalam pelaya…
Pada Tahun 2021 telah dikeluarkan sebuah Putusan MK No. 23 Tahun 2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Undang…
Tesis ini berjudul tanggung gugat pelaku usaha penerbangan niaga atas pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan kerugian penumpang selaku konsumen, dengan permasalahan apakah akibat hukum atas p…
Dalam masyarakat peranan minyak dan bahan bakar sangat dibutuhkan untuk melakukan kegiatan baik keperluan rumah tangga atau skala industri yang memiliki nilai ekonomis. Diberlakukannya program pe…
Tesis ini membahas perihal Tanggung Jawab Kurator Dalam Menerapkan Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan. Rumusan masalah yang terdapat dalam tesis ini ya…
Dalam perkembangan praktik bisnis yang ada, debitor dapat menyerahkan agunan milik pihak ketiga sebagai jaminan pelunasan utang kepada kreditor. Kemudian dalam situasi yang berbeda, terdapat kemung…
Penelitian ini membahas mengenai sistem pembuktian gugatan actio pauliana dalam kepailitan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pembuktian sederhana dalam kepailitan dan untuk mengetahui si…