SKRIPSI (3855) - Kewenangan Unit Layanan Pengadaan Dalam Pengadaan/Barang Jas…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3855

SKRIPSI (3849) - Kedudukan Hakim Ad Hoc dalam Sistem Kepegawaian di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3849

SKRIPSI (3824) - Aspek Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Dalam Kajian …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3824

TESIS (1364) - Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pemeriksaan Persero

The third amendment to the 1945 results in 2001 confirmed the position of the State Audit Board (BPK) as the only institution authorized to conduct an examination of management and financial resp…

SKRIPSI (2724) - Penyelenggaraan Anggaran Pendidikan Di Kota Surabaya Tahun 2006

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2724

TESIS (2856) - Kewenangan Pemeriksaan Investigatif Untuk Menemukan Kerugian N…

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang wewenang pemeriksaan investigatif dalam kerangka pengelolaan keuangan negara yang berlaku di Indonesia dan kedudukan laporan hasil peme…

TESIS (2260) - Penyelesaian Perselisihan Batas Wilayah Antar Daerah

Otonomi daerah adalah perwujudan daripada pemancaran kekuasaan dari pusat kepada daerah, seringkali muncul persoalan-persoalan krusial di daerah, tak terkecuali persoalan batas wilayah antar daer…

DISERTASI (352) - Kewenangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan …

Pembangunan Pulau Batam adalah salah satu keajaiban pembangunan di Indonesia pasca kolonialisme. Pada tahun 1970, Pulau Batam hanya dihuni enam ribuan jiwa tanpa infrastruktur, tanpa tempat pendidi…

SKRIPSI (5444) - Kewenangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam Pengadaan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

5444

SKRIPSI (5438) - Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) Oleh Pemeri…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

5438