Dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak boleh menyimpang dari ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris, karena itu perlu adanya suatu pengaw…
Salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 adalah memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dibidang pertanahan yaitu pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republi…
Hak atas tanah dapat dialihkan melalui berbagai macam cara, di antaranya jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimak…
Tanah yang belum terdaftar peralihannya cukup dibuat dengan akta di bawah tangan atau dengan perjanjian pengikatan jual beli di hadapan notaris, sehingga kurang dapat terkontrol oleh Kantor Perta…
Berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas unt…
Tesis ini membahas tentang Pembatalan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT dan Akibat Hukumnya terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah, sehingga dapat mengetahui Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Bi…
Perhimpunan Penghuni Rumah Susun diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 untuk dibentuk oleh para penghuni rumah susun dan diberi status sebagai badan hukum. Namun, meskipun sudah ada a…
Peralihan hak atas tanah masih sering menimbulkan permasalahan tidak lepas dari dasar berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, masih berdasarkan at…
Kepemilikan hak atas tanah tidaklah semata-mata menyangkut jangka waktu yang panjang tapi juga menyangkut kepentingan pihak lain, tidak terjadinya sengketa tanah adalah hal yang diharapkan oleh s…
Rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia selain pakaian dan makanan. Di daerah perkotaan, yang berpenduduk padat dan tanah yang tersedia sangat terbatas, dikembangkan suatu konsep perumaha…