Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 2 UUPA mengamanatkan bahwa negara berwenang untuk menguasai, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dala…
Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga Pemerintah Non Kementerian yang secara struktural dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden dengan tugas utama melaksanakan tugas pemerintah di bidang …
Rumah susun non hunian merupakan bangunan gedung bertingkat yang diperuntukkan untuk tempat komersial, seperti pertokoan maupun perkantoran. Ketentuan rumah susun diatur dalam Undang-Undang Nomor 1…
Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian pada akhir-akhir ini marak terjadi karena terbatasnya lahan non pertanian untuk dipergunakan sebagai pembangunan perumahan. Disatu sisi perumahan…
Penelitian ini terkait berhak atau tidaknya pemberian hak ganti kerugian terhadap pihak yang menguasai tanah negara secara fisik tanpa izin dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan potensi …
Tesis ini mengkaji mengenai pembatalan Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan dari penegasan konversi akibat ditemukan novum berupa surat kematian dan surat gelar perkara dalam upaya hukum peninjaua…
Permasalahan-permasalahan yang sering mendapat perhatian di desa biasanya terkait dengan pemerintahan, regulasi, anggaran dan partisipasi masyarakat. Selain permasalahan yang tersebut di atas tidak…
Setelah berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2021, dalam Pasal 95 ayat (1) menyatakan bahwa alat bukti tertulis tanah hak barat dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dan statusnya sudah menjadi tanah negara.…
Tesis ini mengkaji mengenai permasalahan konflik aturan pemberian jangka waktu Hak Guna Bangunan di wilayah Ibu Kota Nusantara terkait dengan ratio legis pembentukkan peraturan serta penyelesaian k…