Regulasi yang mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia secara jelas tercantum dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tah…
Pengusaha pariwisata yang akan melaksanakan rencana pembangunan usaha dan/atau kegiatannya diwajibkan memiliki Izin Lingkungan agar terdapat perlindungan serta pengelolaan yang baik bagi lingkung…
Anti-SLAPP merupakan terminologi baru yang dikenal pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1996. Pada intinya Anti-SLAPP adalah ketentuan yang memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat y…
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui filosofi pertanggungjawaban dalam sengketa lingkungan hidup dan menemukan rasionalitas hukum keabsahan doktrin Res Ipsa Loquitur dalam menyelesaik…
Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor terpenting bagi perekonomian Indonesia. Pertambangan telah menghasilkan bahan-bahan baku untuk industri, sumber pendapatan negara maupun daerah dan…
Penerapan Prinsip Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan penelitian guna melihat sampai sejauhmana penerapan ketiga pilar tata…
Pandemi covid-19 yang tidak segera usai menyebabkan pembangunan desa dapat dimungkinkan terganggu. UU Nomor 2 Tahun 2020 berawal dari Perppu yang mana memang dibuat karena adanya keadaan yang dar…
Maraknya perilaku Vandalisme yang ada di wilayah perkotaan seperti surabaya telah banyak memberikan dampak bagi lingkungan. kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh para pelaku vandalisme telah …