SKRIPSI (6612) - Kedudukan Anggota Partai Politik yang Menjadi Pejabat Publik…

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi akan paham kedaulatan rakyat. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Salah satu bentuk dari pelaksanaan kedaulatan rakyat adal…

TESIS (2031) - Pengawasan terhadap Peraturan yang Dibentuk Oleh Pemerintah Da…

Territory of the Unitary Republic of Indonesia is divided into provinces and regions of the province subdivided into regencies and cities. Each provinces, regencies and cities has a local governm…

TESIS (2040) - Kelembagaan Pelayanan Perizinan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pe…

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan “Statute and conseptual approach”. Melalui pendekatan tersebut, dalam penelitian ini dilakukan pengkajian secara kritis te…

TESIS (3997) - Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Proses Impeachment Pr…

Di Indonesia lembaga negara yang berwenang dalam proses Impeachment Presiden menurut Pasal 7B UUD NRI 1945 adalah DPR, MK, dan MPR. Jika ditelaah lebih dalam, masih ada lembaga negara yang sebena…

TESIS (2009) - Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Sumber Daya Mineral D…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2009

TESIS (1979) - Pengaturan Dan Pelaksanaan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah …

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui ratio legis pembatasan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah d…

TESIS (1975) - Akibat Hukum Keterlambatan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan …

Penelitian ini mengunakan tipe penelitian hukum dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang–undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan kons…

TESIS (1968) - Penyelesaian Sengketa Mengenai Tahapan Dan Hasil Pemilihan Kep…

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum (desa atau nama lainnya) yang berbasis hak asal-usul atau adat-istiadat setempat termasuk yang bersumber dari hak ulay…

TESIS (1962) - Perlindungan Hukum Terhadap Pemeluk Agama Pasca Putusan Mahkam…

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah ratio legis Undang-Undang Nomor 1/PnPs/ Tahun 1965 dan ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009. Penelitian ini adala…

TESIS (1943) - Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Siste…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ratio legis dimasukkannya kembali Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ke dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan wewenang peng…