Sampai saat ini di Indonesia belum ada partai politik yang sebagai badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dalam kasus tindak pidana korupsi. Walaupun ada banyak fakta hukum yang menu…
Pemilu merupakan sarana pelaksanaan asas kedualatan rakyat yang pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak terseb…
Pengawasan anggaran keuangan yang dilakukan Itwasda Polda Jawa Timur dalam melakukan pemeriksaan masih bersifat manual. Adanya pemeriksaan manual tersebut tidak akan efektif dan tidak efisien. Me…
ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Oleh Pemerintah Daerah”. Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) pengatur…
ABSTRAK ANALISIS TERHADAP AMAR PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU NOMOR 15/DKPP-PKE-I/2012 YANG BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT: STUDI KASUS PEMECATAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMU…
ABSTRAK The transfer function of the infrastucture, facilities and public utilitis in residental location will greatly affect people’s lives because each of the infrasucture, facilities an…
Metode omnibus law adalah sebuah metode yang berlaku di Indonesia dan berdampak signifikan terhadap sistem perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji …
Perkembangan pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan di Indonesia yaitu dengan adanya amandemen terhadap Unadang-Undang Dasar 1945 yaitu pada Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa …
The principle of praesumptio iustae causa is often misconceived in a narrow and rigid sense as the guarantee of the validity of the government acts as long as it has not been cancelled by the compe…