TESIS (2357) - Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Dalam Peraturan Peru…

Di negara demokratis penyelenggaraan pemilihan umum merupakan hal yang absolut karena tanpa adanya pemilihan umum akan mengarah kepada bentuk pemerintahan yang monarki. Pemerintah yang sedang inc…

TESIS (2332) - Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional Dalam Melakukan P…

Penelitian tesis ini kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional untuk melakukan penyidikan Pencucian uang”, isu hukum pemberian wewenang akan dikaji dengan menjawab dua permasalahan hukum yan…

TESIS (2300) - Kedudukan Peraturan Menteri dalam Pelaksanaan Pemerintah Daera…

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan “Conceptual, statute and historical approach”. Melalui pendekatan tersebut, dalam penelitian ini dilakukan pengkajian seca…

TESIS (2301) - Kewenangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur D…

Penelitian ini menggunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan “conceptual and statute approach”.Melalui pendekatan tersebut, dalam penelitian ini dilakukan pengkajian secar…

TESIS (2139) - Pengutan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusa…

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bentuk Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PUU-X/2012 dan Sinkronisasi Peraturan Per…

TESIS (2135) - Kedudukan Dan Fungsi DPD Dalam Rangka Pengaturan Sumber Daya E…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2135

TESIS (4281) - Tinjauan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pasca Putusan M…

Kedudukan anak luar kawin dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengalami perubahan, pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pokok permasalahan dalam hal ini adalah anak yang dilahir…

TESIS (4002) - Ketatanegaraan Otoritarianisme Masa Darurat Kesehatan Di Indon…

Munculnya Corona virus disease 2019 (Covid-19) di Indonesia yang ditetapkan sebagai pandemi melalui Keputusan Presiden (Keppres) RI No.11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyar…

DISERTASI (357) - Kearifan Lokal Dalam Proses Penuntutan Untuk Mewujudkan Tuj…

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia diakui sepanjang dianggap sesuai dengan prinsip Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo…

TESIS (4437) - Otoritas Ibu Kota Negara Dalam Negara Kesatuan Republik Indone…

Pada 15 Februari 2022 Presiden Jokowi Menandatangani Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang pada Undang-undang Ibu Ko…