Tesis ini berjudul “Hak Memilih Anggota TNI dan Anggota POLRI dalam Perspektif HAM Pascaputusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XII/2014”. Isu Hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah …
ABSTRAK ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR PELANGGARAN HUKUM DALAM PEMILU KEPALA DAERAH (Studi Kasus Kampanye Hitam Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2012). Pemilihan Umum K…
ABSTRAK Penyelenggaraan Pemilu memiliki potensi menimbulkan setidaknya empat macam permasalahan yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana pemilu, perselisihan administrasi pemilu, dan pers…
Penelitian ini menganalisi tentang pengujian tindakan maladministrasi oleh calon petahana dalam sengketa Pilkada, terutama yang terkait dengan prinsip asas pemerintah yang baik dalam sistem pemer…
MPR sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengamandemen konstitusi. Selama ini agenda amandemen konstitusi, sebagian besar dipengaruhi oleh aktor politik. Sehingga partai poli…
Konstitusi Indonesia melalui Pasal 25A yang mengatur tentang wilayah negara menjadi kebijakan yang sangat penting. Namun Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 menginterpretasikan wilayah negara terdiri satu…
Norma konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) dan (2) UUD RI 1945 yang dijabarkan melalui ketentuan Pasal 9 Undang-undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden…
Pengaturan eksistensi partai politik lokal melalui otonomi khusus yakni UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, menempatkan partai politik lokal sebagai instrumen kekhususan suatu pemer…
Zakaria Anshori (031314153004). Keberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), dibimbing oleh Sukardi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan kriteria hukum …
Isu hukum yang diangkat dalam tesis ini adalah: (1) Karateristik perjanjian hibah Pemerintah Daerah dan (2) Akibat hukum Perjanjian Hibah Pemerintah Daerah. Sesuai dengan isu hukum yang di kaji, …