TESIS (1571) - Keweangan Badan Legislasi Daerah Dalam Penyusunan Peraturan Da…

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah kedudukan Balegda dalam struktur DPRD dan fungsi Balegda dalam pembentukan peraturan daerah. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan p…

TESIS (1540) - Status Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam …

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah konsep negara kesatuan, prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip demokrasi. Penelitian ini adalah peneltian normatif dengan pendekatan perundang-u…

TESIS (2756) - Kedudukan dan Fungsi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republ…

Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1446/KPU/VII/2014 dalam sistem peraturan perundang – undangan di Indonesia”. Bahwa berkaitan dengan surat edaran dalam sistem peraturan perundang – …

SKRIPSI (3691) - Perlindungan Hukum Terhadap Aset Pemerintahan Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3691

SKRIPSI (6580) - Aspek Demokrasi Dalam Pengisian Serta Pelaksanaan Tugas Penj…

Kekosongan jabatan kepala daerah yang seharusnya melakukan pemilihan kepala daerah pada tahun 2022 dan 2023 telah menyebabkan penundaan yang signifikan. Pemilihan tersebut ditunda hingga tahun 2024…

SKRIPSI (3682) - Akibat Hukum Atas Dualisme Pengaturan Mengenai Tata Cara Pen…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3682

SKRIPSI (3681) - Hubungan DPR Dan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang An…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3681

SKRIPSI (3680) - Konsekuwensi Yuridis Kedudukan Bendahara Pasca Undang-Undang…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3680

TESIS (1351) - Kedudukan Hukum Deklarasi Siap Menang Siap Kalah Pasangan Calo…

Kedudukan hukum Deklarasi Siap Menang Siap Kalah pasangan calon kepala daerah dalam pemilu kada adalah sebagai norma hukum yang dalam pengertiannya juga dapat disebut sebagai norma ideal dan norm…

TESIS (1349) - Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 17/PUU-VI/2008 Terha…

Berdasarkan ketentuan Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ditentukan bahwa calon Kepala Daerah Petahana (…