TESIS (2043) - Pengujian Konstitusional Undang-Undang Pengesahan Perjanjian I…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2043

TESIS (2009) - Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Sumber Daya Mineral D…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2009

TESIS (2193) - Tafsir Kekhususan Terhadap Pemungutan Suara Melalui Sistem Per…

-

TESIS (2177) - Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Dibentuk …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2177

SKRIPSI (5959) - Konstitusionalitas Pasangan Calon Tunggal Pemilihan Presiden…

Penulisan skripsi ini berjudul “Kontitusionalitas pasangan calon tunggal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan prinsip pemilu yang berkeadilan” yang mana dalam penyusunan nya menggu…

TESIS (4905) - Transformasi Perlindungan Hukum Terhadap Upah Pekerja Dari Und…

Pengupahan merupakan hal yang sangat fundamental serta krusial dalam hukum ketenagakerjaan dan hal yang sensitif pada hubungan kerja karena menyangkut pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah. …

SKRIPSI (6612) - Kedudukan Anggota Partai Politik yang Menjadi Pejabat Publik…

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi akan paham kedaulatan rakyat. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Salah satu bentuk dari pelaksanaan kedaulatan rakyat adal…

TESIS (2031) - Pengawasan terhadap Peraturan yang Dibentuk Oleh Pemerintah Da…

Territory of the Unitary Republic of Indonesia is divided into provinces and regions of the province subdivided into regencies and cities. Each provinces, regencies and cities has a local governm…

TESIS (2040) - Kelembagaan Pelayanan Perizinan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pe…

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan “Statute and conseptual approach”. Melalui pendekatan tersebut, dalam penelitian ini dilakukan pengkajian secara kritis te…

TESIS (3997) - Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Proses Impeachment Pr…

Di Indonesia lembaga negara yang berwenang dalam proses Impeachment Presiden menurut Pasal 7B UUD NRI 1945 adalah DPR, MK, dan MPR. Jika ditelaah lebih dalam, masih ada lembaga negara yang sebena…