Pasal 1 ayat (7) UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, “Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawarat…
Pemilu merupakan sarana pelaksanaan asas kedualatan rakyat yang pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak terseb…
ABSTRAK Perubahan formal UUD NRI 1945 tidak mewajibkan partisipasi masyarakat. Materi muatan UUD NRI 1945 merupakan political document di mana bahwa aktor yang berwenang dalam perubahan di Indon…
Pengawasan anggaran keuangan yang dilakukan Itwasda Polda Jawa Timur dalam melakukan pemeriksaan masih bersifat manual. Adanya pemeriksaan manual tersebut tidak akan efektif dan tidak efisien. Me…
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 137/PUU-XIII/2015 mencabut kewenangan pemerintah untuk membatalkan peraturan daerah yang sebelumnya pemerintah secara aktif membatalkan. Pasca putusan tersebut…
Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah berbagai bentuk kesepakatan bersama dan kerjasama yang telah dilakukan oleh para pihak dalam rangka Pengelolaan Bandara Abdulrahman Saleh Malang guna men…
Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah impeachment presiden dalam perspektif negara hukum. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan …
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara judicial review memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan pada sidang pleno. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya asas presumption of constituti…
Indonesia telah beberapa kali menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu). Beberapa regulasi baru muncul di setiap periode pemilu. Seperti regulasi terkait threshold. Mulai dari electoral threshold,…
hakikatnya merupakan wujud nyata demokrasi yang dilaksanakan oleh negara sebagai wujud penuh kedaulatan rakyat, dalam mengawal pemilihan kepala daerah agar terlaksana secara demokratis sejatinya …