TESIS (1349) - Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 17/PUU-VI/2008 Terha…

Berdasarkan ketentuan Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ditentukan bahwa calon Kepala Daerah Petahana (…

TESIS (1305) - Audit Biaya Perkara di Mahkamah Agung Sebagai Wujud Pelaksanaa…

Kewenangan merupakan salah satu unsur penting yang seharusnya dimiliki oleh lembaga negara. Kewenangan diperlukan oleh lembaga negara untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya. Tanpa adanya kewenang…

TESIS (1246) - Penggunaan Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Landasan pelaksanaan hak angket dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak a…

TESIS (1229) - Kedudukan Dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistim Keta…

The city council was born as a result from public appeal of Indonesian constitution 1945. The council existence is regulated in article 22 C and 22 D. Those articles regulated about the Council�…

TESIS (1204) - Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasi…

Dalam perkembangannya, sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah bergeser menjadi sistem pemilihan umum, sehingga kini dikenal dengan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kep…

SKRIPSI (3697) - Pengelolaan Keuangan Negara Oleh Menteri Keuangan Pasca Unda…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3697

TESIS (4809) - Kedudukan Hukum Surat Keputusan Bersama Sebagai Produk Hukum P…

Penyelenggaraan aktifitas berbangsa dan bernegara kerap kali ditemukan adanya kekosongan hukum yang belum terwadahi melalui peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 …

TESIS (4090) - Pembentukan Peraturan Gubernur Berdasarkan Kewenangan Diskresi…

Tesis ini berjudul “Pembentukan Peraturan Gubernur Berdasarkan Kewenangan Diskresi Di Nusa Tenggara Barat” yang terdiri dari dua rumusan masalah yaitu Pertama, kedudukan dan dasar kewenangan …

TESIS (4778) - Sanksi Pidana Pembubaran Terhadap Partai Politik Yang Melakuka…

Sampai saat ini di Indonesia belum ada partai politik yang sebagai badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dalam kasus tindak pidana korupsi. Walaupun ada banyak fakta hukum yang menu…

TESIS (3471) - Eksistensi Izin Gangguan Sebagai Instrumen Hukum Pengendalian …

-