Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ratio legis dimasukkannya kembali Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ke dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan wewenang peng…
Pelaksanaan otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang …