Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah ratio legis Undang-Undang Nomor 1/PnPs/ Tahun 1965 dan ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009. Penelitian ini adala…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ratio legis dimasukkannya kembali Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ke dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan wewenang peng…
Pelaksanaan otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang …