Konstitusi Indonesia melalui Pasal 25A yang mengatur tentang wilayah negara menjadi kebijakan yang sangat penting. Namun Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 menginterpretasikan wilayah negara terdiri satu…
Metode omnibus law adalah sebuah metode yang berlaku di Indonesia dan berdampak signifikan terhadap sistem perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji …
Kedudukan anak luar kawin dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengalami perubahan, pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pokok permasalahan dalam hal ini adalah anak yang dilahir…
Munculnya Corona virus disease 2019 (Covid-19) di Indonesia yang ditetapkan sebagai pandemi melalui Keputusan Presiden (Keppres) RI No.11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyar…
Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia diakui sepanjang dianggap sesuai dengan prinsip Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo…
Pada 15 Februari 2022 Presiden Jokowi Menandatangani Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang pada Undang-undang Ibu Ko…
Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan undang-undang. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk hubungan antara masyarakat dengan DPR dan Pemerin…
The principle of praesumptio iustae causa is often misconceived in a narrow and rigid sense as the guarantee of the validity of the government acts as long as it has not been cancelled by the compe…
Proses amandemen konstitusi di Indonesia telah diatur dalam pasal 37 UUD NRI 1945. Aturan pelaksanaannya terdapat pada Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR. Dalam design amandem…
Penanganan fakir miskin seringkali dibenturkan dengan angka kemiskinan di beberapa daerah. Padahal angka kemiskinan yang meningkat dikarenakan kesejahteraan sosial serta jaminan sosial yang tidak t…