TESIS (5007) - Prinsip Desentralisasi Dalam Pengangkatan Penjabat Kepala Daer…

Dalam rangka menyelaraskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, maka diadakan Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024. Penyelenggaraan Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 tersebut mengakibatkan…

SKRIPSI (5520) - Legalitas Informasi Hak Guna Usaha Perkebunan Kelapa Sawit D…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

5520

TESIS (4953) - Sengketa Pengelolaan Air Tanah Di Kota Surabaya

Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Ol…

SKRIPSI (5674) - Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Non-Covid Akibat Diberlak…

Sebagai negara hukum, sudah sepantasnya bagi pemerintah Indonesia untuk memenuhi hak-hak yang dijamin dan diatur melalui peraturan perundang- undangan. Namun dalam praktiknya, tak jarang pemeri…

Buku Ajar : Hukum Pertanahan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Buku Ajar : Politik Hukum Pertanahan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

BA 2017 - 005

TESIS (4894) - Kebijakan Pemberian Insentif Fiskal Pajak Daerah dan Retribusi…

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Hubungan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retri…

TESIS (4893) - Pemindahan Hak Melalui Jual Beli Bekas Hak Eigendom Verponding…

Sebagai negara hukum, Negara Indonesia mengakui setiap orang sebagai manusia terhadap undang-undang, artinya bahwa setiap orang diakui sebagai subjek hukum oleh undang- undang. Hal ini termasuk dal…

TESIS (4866) - Penggunaan Surat Pernyataan Waris Sebagai Objek Pendaftaran Ta…

Beralihnya hak atas tanah karena pewarisan adalah salah satu bentuk perbuatan hukum. Pada dasarnya seluruh ahli waris berhak untuk mendapatkan hak warisnya, namun tidak menutup kemungkinan para ahl…

TESIS (4831) - Tanggung Gugat Pemerintah Atas Kerugian Penerima Pelayanan Pub…

ABSTRAK Negara Indonesia bertanggung jawab menyelenggarakan Pelayanan Publik kepada semua rakyatnya sesuai dengan UUD 1945. Pelayanan Publik mencakup barang, jasa, dan administrasi, diatur oleh UU…