Korupsi sudah menjadi sebuah tindakan yang kerap terjadi di Indonesia, khususnya dalam bidang penyelenggaraan negara. Korupsi itu sendiri sebenarnya dapat dipahami sebagai tindakan negatif yang dap…
Sehubungan dengan penyelenggaraan negara, pemerintah telah menjadi pembeli yang terbesar (the largest buyer) di dalam negara, dan proses itu dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa p…
One of the criminal penalties regulated in Article No. 10 of the Criminal Law Book (KUHP) is imprisonment. Imprisonment as referred to in Article No. 12 of the Criminal Law Book is categorized i…
Penelitian ini akan mengkaji tentang perluasan kewenangan praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang menitikberatkan pada tantangan p…
In Islamic law there is a legal order called Wakaf. In the perspective of the legal system of General Law / Anglo Saxon / Anglo America, known institution similar to wakaf, namely charitabletrust…
Mahkamah Agung di tingkat kasasi memiliki kewenangan untuk memeriksa semua perkara-perkara yang di mohon ajukan oleh para pihak yang tidak merasa puas terhadap Putusan ditingkat Pengadilan Negeri…
Tindak Pidana Korupsi adalah kejahatan yang biasa disebut extra ordinary crime dan menimbulkan kerugian terhadap keuangan serta perekonomian negara yang sangat besar, oleh karena itu berdasarkan …
Di dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP, dijelaskan yang memiliki kewenangan penyitaan adalah Penyidik, sedangkan yang dimaksud dengan Penyidik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP adal…
Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak diatur mengenai ketentuan pidana atau perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan …
Kedudukan hukum Peraturan Bersama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai peraturan yang berkekuatan hukum mengikat ke dalam dan hanya berlaku bagi jajaran Mahkamah Agung Republik…