TESIS (1222) - Tanggung Jawab Direksi BUMN Persero Dalam Perkara Tindak Pidan…
State Owned Enterprises (SOEs) really there are at all points in all the world this. Even in state which ideal growth economic with liberalism and capitalism economic system where effort property…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 1222
TESIS (1214) - Yuridiksi Terhadap Cybercrime
Penentuan locus delictie dalam perkara cybercrime berkaitan dengan penentuan yurisdiksi (cyberjurisdiction) untuk menerapkan hukum pidana suatu negara serta berkaitan kompetensi pengadilan untuk …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 1214
DISERTASI (222) - Reformulasi Bukti Permulaan yang Cukup dalam Penyitaan Aset…
Bukti Permulaan yang Cukup (BPC) ternyata tidak diatur dengan jelas berdasarkan Pasal 1 butir 14 dan Pasal 17 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tinda…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 222
DISERTASI (207) - Memperdagangkan Pengaruh (trading in influence) Sebagai Tin…
This study is a normative legal research using the Law regulatory approach, a conceptual approach to a comparative approach and a case approach. This study uses primary legal materials and second…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 207
DISERTASI (202) - Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan
particular with regard to the provisions of Article 44 B paragraph (1) of UU KUP, which regulates the termonation of criminal investigation in the field of taxation on the basis of tax payment al…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 202
DISERTASI (199) - Non Conviction Based Asset Forfeiture Dalam Undang-Undang P…
Isu hukum yang diteliti adalah : (1). Dasar filosofis Non-Conviction Based Asset Forfeiture hasil tindak pidana korupsi; dan (2). Pengaturan Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam undang-und…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 199
DISERTASI (178) - Konsep Malpraktek dan Deliberate Dishonesty Dalam Pelaksana…
Paragraph (1) of Article 1 of the Indonesian Notary Law states that: "A notary is a public official authorized to produce authentic deeds, as well as to perform other tasks stated by this statute…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 178
DISERTASI (144) - Pembubaran Korporasi Sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Ti…
ABSTRACT CORPORATE DISSOLUTION AS THE ALTERNATIVE OF CRIMINAL PURSUIT IN CURRUPTION The reality that corporations can do the corruption has been approved when The Laws No. 31 1999 a…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 144
TESIS (4148) - Pemidanaan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collabolator…
Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual app…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4148 Nug p
DISERTASI (350) - Hakikat Mens Rea Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Terkai…
Adanya perbedaan pemaknaan pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi khususnya Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 19…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah