DISERTASI (250) - Tindak Pidana Korupsi Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Antara…

Formulation of the problem or the legal issues of this research are: Civil Law instrument in the scope of government construction work contract and implementation of construction work which has c…

DISERTASI (248) - Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt of Court

This dissertation research raises the title of non discrimination principle in contempt of Court with legal issue (1). Non-discrimination Principles as the basis for the application of Contempt o…

TESIS (4824) - Akibat Dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Dan…

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (yang selanjutnya disebut PPJB) sebagai salah satu contoh akta yang dibuat dihadapan notaris, dengan menggambarkan bahwa substansi PPJB menggambarkan suatu perja…

TESIS (4822) - Pemaafan Hakim (Rechterlijke Pardon) Dalam Sistem Pemidanaan K…

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana saat ini terdapat suatu konsep atau asas yang dikenal dengan Rechterlijke Pardon atau Pemaafan Hakim yang diadopsi …

SKRIPSI (2811) - Kewenangan Lembaga Praperadilan Dalam Menilai Kebijakan Yang…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2811

DISERTASI (231) - Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang…

Prevention and eradication of corruption in Indonesia has been done using various approaches but there is one problem that until now has not received the attention of the legislator. Permanent si…

DISERTASI (230) - Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidan…

This Dissertation is titled “Proof of the element of state financial loss on corruption”. This dissertation’s research concerning with proof of element of state financial loss on corruption…

TESIS (1222) - Tanggung Jawab Direksi BUMN Persero Dalam Perkara Tindak Pidan…

State Owned Enterprises (SOEs) really there are at all points in all the world this. Even in state which ideal growth economic with liberalism and capitalism economic system where effort property…

TESIS (1214) - Yuridiksi Terhadap Cybercrime

Penentuan locus delictie dalam perkara cybercrime berkaitan dengan penentuan yurisdiksi (cyberjurisdiction) untuk menerapkan hukum pidana suatu negara serta berkaitan kompetensi pengadilan untuk …

DISERTASI (222) - Reformulasi Bukti Permulaan yang Cukup dalam Penyitaan Aset…

Bukti Permulaan yang Cukup (BPC) ternyata tidak diatur dengan jelas berdasarkan Pasal 1 butir 14 dan Pasal 17 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tinda…