SKRIPSI (2811) - Kewenangan Lembaga Praperadilan Dalam Menilai Kebijakan Yang…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2811

DISERTASI (231) - Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang…

Prevention and eradication of corruption in Indonesia has been done using various approaches but there is one problem that until now has not received the attention of the legislator. Permanent si…

DISERTASI (230) - Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidan…

This Dissertation is titled “Proof of the element of state financial loss on corruption”. This dissertation’s research concerning with proof of element of state financial loss on corruption…

TESIS (1222) - Tanggung Jawab Direksi BUMN Persero Dalam Perkara Tindak Pidan…

State Owned Enterprises (SOEs) really there are at all points in all the world this. Even in state which ideal growth economic with liberalism and capitalism economic system where effort property…

TESIS (1214) - Yuridiksi Terhadap Cybercrime

Penentuan locus delictie dalam perkara cybercrime berkaitan dengan penentuan yurisdiksi (cyberjurisdiction) untuk menerapkan hukum pidana suatu negara serta berkaitan kompetensi pengadilan untuk …

DISERTASI (222) - Reformulasi Bukti Permulaan yang Cukup dalam Penyitaan Aset…

Bukti Permulaan yang Cukup (BPC) ternyata tidak diatur dengan jelas berdasarkan Pasal 1 butir 14 dan Pasal 17 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tinda…

DISERTASI (207) - Memperdagangkan Pengaruh (trading in influence) Sebagai Tin…

This study is a normative legal research using the Law regulatory approach, a conceptual approach to a comparative approach and a case approach. This study uses primary legal materials and second…

DISERTASI (202) - Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan

particular with regard to the provisions of Article 44 B paragraph (1) of UU KUP, which regulates the termonation of criminal investigation in the field of taxation on the basis of tax payment al…

DISERTASI (199) - Non Conviction Based Asset Forfeiture Dalam Undang-Undang P…

Isu hukum yang diteliti adalah : (1). Dasar filosofis Non-Conviction Based Asset Forfeiture hasil tindak pidana korupsi; dan (2). Pengaturan Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam undang-und…

DISERTASI (178) - Konsep Malpraktek dan Deliberate Dishonesty Dalam Pelaksana…

Paragraph (1) of Article 1 of the Indonesian Notary Law states that: "A notary is a public official authorized to produce authentic deeds, as well as to perform other tasks stated by this statute…