TESIS (1633) - Lelang Obyek Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Dengan Status…

Tanah berstatus Surat Hijau merupakan tanah milik Pemerintah Kota Surabaya dengan alas dasar Hak Pengelolaan. Khusus untuk bangunan yang berdiri di atas tanah Surat Hijau dapat dijadikan obyek ja…

TESIS (1628) - Ketidakberlakuan Undang-Undang Jabatan Notaris Dalam Perbuatan…

Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004, menimbulkan kontradiksi terhadap beberapa pasal, dan s…

TESIS (1620) - Pelunasan Utang Oleh Debitur Terhadap Benda Jaminan yang Sudah…

Dalam penyelenggaraan proses lelang harus didahului dengan adanya pengumuman lelang yang bertujuan untuk mencari peserta lelang serta memberikan kesempatan kepada pihak ketiga yang merasa dirugik…

TESIS (1617) - Perlindungan Hukum Terhadap Notaris atas Ketidakbenaran Isi Ak…

Kewenangan notaris dalam membuat suatu akta telah tercantum jelas dalam Undang-Undang no. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. tapi didalam isi UUJN sendiri, belum bisa memberikan suatu perlind…

TESIS (1616) - Tanggung Gugat Majelis Pengawas Notaris

Secara hukum Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris. Ketika seorang Notaris melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris maka yang…

TESIS (1611) - Otentisitas Akta Terkait Penandatanganan Saksi Instrumentaris

Dalam peraturan perundang-undangan yg berlaku (BW dan UU No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)menentukan beberapa persyaratan yg harus di penuhi untuk dapat di nyatakan sebagai akte otentik. …

TESIS (1592) - Kesatuan Sistem Hukum Kepailitan Indonesia Dibawah Kompetensi …

Salah satu aspek penting dalam penyempurnaan Aturan Kepailitan Indonesia adalah pembentukan Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Khusus (Extraordinary Court) dalam Lingkungan Peradilan Umum. Kewen…

TESIS (1583) - Legal Standing Bank Indonesia Dalam Pengajuan Permohonan Kepai…

Hukum Kepailitan merupakan sarana untuk menyelesaikan utang-piutang di antara debitur dan kreditur. Undang-Undang Kepailitan harus memberikan perlindungan kepada para kreditur apabila debitur tid…

SKRIPSI (3775) - Perbuatan Melanggar Hukum Sebagai Dasar Pengajuan Permohonan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3775

TESIS (1556) - Sanksi Bagi Notaris yang Tidak Memberikan Salinan Akta Kepada …

Penyebutan Notaris sebagai Pejabat Umum dapat dilihat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sedangkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Pejabat …