Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip kehati-hatian Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji posisi tagihan vendor dalam proses kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sert…
Keppres 12/2020 yang telah menetapkan perkembangan penyebaran Covid-19 yang luas sebagai bencana nasional berdampak terhadap kinerja dari debitor. Akibat adanya pandemi Covid-19 menyebabkan kenda…
Penelitian ini mengkaji mengenai Mahkamah Agung (MA) yang menerbitkan adanya pedoman melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 terkait pengembang apartemen atau rumah susun tidak dapat …
Perdamaian dalam prosedur PKPU memberikan kesempatan bagi debitor untuk mengajukan perdamaian kepada para kreditornya berupa tawaran pembayaran sebagian atau seluruh seluruh utang. Rencana perdamai…
Segala kebendaan yang dimiliki debitor yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan berdasarkan prinsip paritas creditorium pada Pasal 1131 KUHPER akan menjadi harta pailit untuk kemudian digunakan…
Pemutusan hubungan kerja merupakan suatu pertistiwa dimana diakhirinya suatu hubungan kerja karena adanya alasan tertentu sehingga mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau bu…
Persetujuan kedua belah pihak mengenai harta bersama merupakan wujud kesetaraan hak serta kewajiban antara para pihak yang menyebabkan timbulnya tanggung jawab yang sama pula terhadap segala perbua…
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut dengan "UU BUMN") mendefinisikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai badan usaha yang se…