Dalam perdamaian PKPU suara kreditor menjadi penentu dalam terwujudnya pengesahan proposal perdamaian, tetapi dalam Pasal 281 Undang-Undang Kepailiran dan PKPU tidak mengatur mengenai hak suara dar…
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mengatur mengenai pengenaan PKPU kepada ahli waris yang berstatus warga negara asing. Undang-unda…
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), merupakan sumber pendapatan yang penting untuk perekonomian suatu negara, dimana salah satunya adalah denda administratif yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas …
Penelitian ini membahas mengenai prinsip kepastian dan perlindungan hukum terhadap profesi Notaris yang berposisi sebagai debitor pailit dimana berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undan…
Penelitian ini membahas tentang kompensasi sebagai bentuk perlindungan hukum yang diperoleh kreditor separatis pemegang jaminan fidusia NFT apabila tidak menyetujui rencana perdamaian dalam PKPU, t…
ABSTRAK Suatu perdamaian dalam PKPU akan berlaku dan mengikat seluruh kreditor separatis dan konkuren selama telah disetujui dan dilakukannya homologasi di pengadilan niaga. Perdamaian yang telah …
Tesis ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian penurunan nilai limit lelang eksekusi hak tanggungan jaminan pembiayaan murabahah pada bank syariah terhadap prinsip syariah, serta menganalisis perlin…
Penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Pihak Ketiga Sebagai Pemberi Jaminan Benda Untuk Menjamin Utang Debitor Yang Kemudian Dinyatakan Pailit.”. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan isu men…
Tesis ini berjudul ‘‘Lelang Eksekusi Jaminan Yang Berupa Paten’’ . Penelitian ini berfokus pada paten sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidu…
Kompleksitas struktur usaha dan sistem perkonomian di Indonesia membawa dampak besar bagi sistem ketengakaerjaan, salah satu faktor pendorong perekonomian di Indonesia adalah dengan adanya usaha Mi…