Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) menyediakan akses informasi kredit bagi masyarakat dan lembaga keuangan. Layanan ini dapat digunakan oleh debitur untuk…
Pengaturan tentang pengawasan terhadap MAK di Indonesia, sebagaiaman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat menggunak…
Eksistensi platform digital sebagai sebuah platform ekonomi dalam ekosistem ekonomi digital keberadaannya saat ini telah melahirkan diskursus dan perdebatan yang menyentuh sisi fundamental pada upa…
Tesis ini menulis mengenai konflik norma pengaturan perbedaan tempat kedudukan Notaris dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan tempat kedudukan PPAT dalam Peraturan Pe…
Kewenangan notaris membuat akta pengakuan utang dalam perjanjian kredit antara nasabah dengan bank kadangkala diragukan keabsahannya, hal ini disebabkan pihak bank turut intervensi dengan membuat…
Perihal ikrar wakaf dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau PPAIW yaitu pejabat berwenang yang diangkat oleh Menteri Agama untuk membuat akta ikrar wakaf. Di sisi yang lain bahwa ikrar …
Notaris mempunyai kewenangan dalam pembuatan akta pertanahan, selama kewenangan membuat akta pertanahan tersebut bukan merupakan wewenang dari pejabat lain sebagaimana pasal 15 ayat (1) UUJN. Not…
Kewenangan Notaris selain membuat akta otentik sebagaimana tersebut di atas, notaris mempunyai kewenangan lain, salah satu di antara kewenangan notaris adalah mengesahkan tanda tangan dan menetap…