Tesis ini membahas kewenangan lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa waris pada masyarakat adat suku Dayak Tunjung di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Bahwa Lembaga Adat suku…
Masyarakat Bali mengikuti sistem kekerabatan patrilineal beralih-alih, dimana bukan hanya laki-laki yang diperbolehkan untuk mewaris melainkan perempuan juga berhak mewaris dengan melakukan pelaksa…
Hukum Waris merupakan bagian dari Hukum Perdata khususnya di bidang hukum keluarga. Hukum waris di Indonesia masih terdapat pluralisme hukum yaitu hukum waris berdasarkan BW, Hukum waris Islam …
Perubahan pada Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 mengatur mengenai pembuatan Surat Keterangan Waris da…
Wasiat umum (openbaar testament) merupakan bentuk wasiat yang dibuat di hadapan notaris dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Pengawasan dan kehadiran notaris diharapkan dapat membantu dan mela…
Penelitian tesis ini memiliki dua pokok permasalahan yaitu (1) Ratio legis penetapan Pejabat/Lembaga yang berwenang menerbitkan alat bukti sebagai ahli waris menurut Peraturan Menteri Agraria dan T…
Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan da…
Politik hukum kekuasaan kehakiman yang tidak mengakomodir peradilan adat sebagai sebuah lembaga peradilan, menimbulkan konsekuensi terhadap eksistensi peradilan adat sebagai salah satu unsur dala…
Masyarakat adat Bali diidentikkan dengan penggolongan masyarakat sejak jaman kerajaan yang disebut dengan kasta. Penggolongan kasta dibedakan menjadi 2 (dua) golongan yaitu tri wangsa (brahmana, ke…