Dalam Pasal 52 KUHAP dengan tegas telah mengatur bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Adapun tujuan dari pengaturan dalam pasa…
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) belum banyak diatur, padahal secara praktis hal ini sering digunakan oleh masyrakat. Hal ini tentunya menimbulkan problematika hukum, baik dari segi kekos…
Perlindungan hukum terhadap konsumen selaku pengguna produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha jasa maklon diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Konsume…
Perkembangan teknologi yang semakin pesat memunculkan sesuatu yang baru yaitu e-commerce. E-commerce ini merupakan sarana yang memudahkan manusia untuk melakukan pemesanan baik makanan, barang, tik…
Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank sebagai Kreditur kepada nasabah sebagai Debitur yang hendak melakukan jual – beli rumah dengan Pelaku Pembangunan (…
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dibentuk dengan tujuan untuk melindungi dan menjamin hak-hak konsumen dalam hubungan bisnis. Namun, dalam beberapa kasus banyak…
Melalui media sosial, konsumen dengan mudah menyatakan pendapat, kritik dan pengalaman atas barang yang dikonsumsi. Media sosial memberikan fasilitas untuk konsumen mengunggah tinjauan atau ulasan …
Fitur ulasan produk yang disediakan online marketplace menjadi salah satu fitur yang membantu konsumen dalam mengekspresikan pendapat mereka. Ulasan produk terdapat 2 bentuk yaitu ulasan positif ka…
Meningkatnya penggunaan aplikasi layanan online food delivery dikalangan masyarakat luas tidak terlepas dari kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan dalam transkasi jual beli melalui aplikasi layan…
Kekaburan norma pada Pasal 6 ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan atas Putusan BPSK menyebabkan banyak putusan BPSK yang sejatinya sudah tepat dalam penerapan huk…