Pelaksanaan pencatatan keberatan sertipikat hak atas tanah yang berasal dari permohonan pihak yang berkepentingan sering kali menjadi masalah tersendiri bagi pemegang sertipikat saat ingin melaku…
Penyusunan perjanjian jual beli yang berbasis syariah menjadi hal yang semakin sering kita jumpai, yang dikenal dengan nama akad murabahah. Terhadap sengketa yang terjadi antara para pihak dalam …
Pendaftaran tanah dilakukan untuk menjamin kepastian hukum pemegang hak atas tanah, sehingga apabila kemudian hari terjadi sengketa tanah, pemegang hak atas tanah dapat membuktikan bahwa dirinya …
Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana cara pendaftaran tanah dari hasil pemecahan yang diakibatkan oleh pewarisan. Dengan metode penelitian yang telah dilakukan dalam tesi…
Dalam hasil penelitian ini, penulis memperoleh jawaban yaitu pelaku pembangunan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dasar unsur kesalahan berupa pembayaran ganti rugi meliputi biaya, bunga d…
Pengaturan mengenai pengelompokan dan jenis hak atas tanah di Indonesia yang diatur di dalam UUPA begitu kompleks. Terdapat setidaknya tiga belas hak atas tanah yang digolongkan sebagai hak atas ta…
Hukum tanah yang berlaku di Indonesia didasarkan pada hukum adat. Hal ini terdapat dalam Pasal 5 Undang-undang Pokok Agrarian (UUPA) yang berbunyi: hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan r…
Materi pokok pembahasan akibat hukum hapusnya sertipikat hak guna bangunan dalam status sewa atas bangunan, dengan permasalahan apakah hapusnya HGB atas tanah negara berakibat terhadap hak sewa b…
Judul Penelitian Permohonan Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan (Studi Kasus Jual Beli Hak Atas Tanah Antara Konsumen dengan Developer), dengan permasalahan yang diteliti …
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 diatur mengenai jenis dan tarif atas penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional khususnya pada pengaturan biaya dalam…