Diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 mengakibatkan benturan terhadap keabsahan pemindahan hak atas tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum pertanahan nasional. Sebag…
Pelaksanaan pembangunan yang disesuaikan dengan tata ruang wilayah dan penataan kota tidak bisa terlepas dari unsur tanah. Untuk pengadaan tanah berskala kecil oleh instansi pemerintah, tidak bis…
Penelitian ini membahas mengenai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang biasanya menugaskan karyawannya untuk melakukan pelayanan pembayaran pajak, namun terjadi tindak penggelapan oleh karyawan ya…
Selaku pemegang Hak Pengelolaan di seluruh areal tanah di Kota Batam, BP Batam dapat memberikan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai diatas tanah Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga yang dituangkan da…
Tesis ini mengkaji mengenai pembatalan Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan dari penegasan konversi akibat ditemukan novum berupa surat kematian dan surat gelar perkara dalam upaya hukum peninjaua…
Permasalahan-permasalahan yang sering mendapat perhatian di desa biasanya terkait dengan pemerintahan, regulasi, anggaran dan partisipasi masyarakat. Selain permasalahan yang tersebut di atas tidak…
Setelah berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2021, dalam Pasal 95 ayat (1) menyatakan bahwa alat bukti tertulis tanah hak barat dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dan statusnya sudah menjadi tanah negara.…
Tesis ini mengkaji mengenai permasalahan konflik aturan pemberian jangka waktu Hak Guna Bangunan di wilayah Ibu Kota Nusantara terkait dengan ratio legis pembentukkan peraturan serta penyelesaian k…