Tesis ini mengkaji mengenai pembatalan Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan dari penegasan konversi akibat ditemukan novum berupa surat kematian dan surat gelar perkara dalam upaya hukum peninjaua…
Permasalahan-permasalahan yang sering mendapat perhatian di desa biasanya terkait dengan pemerintahan, regulasi, anggaran dan partisipasi masyarakat. Selain permasalahan yang tersebut di atas tidak…
Setelah berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2021, dalam Pasal 95 ayat (1) menyatakan bahwa alat bukti tertulis tanah hak barat dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dan statusnya sudah menjadi tanah negara.…
Tesis ini mengkaji mengenai permasalahan konflik aturan pemberian jangka waktu Hak Guna Bangunan di wilayah Ibu Kota Nusantara terkait dengan ratio legis pembentukkan peraturan serta penyelesaian k…
Hukum agraria didasarkan atas hukum adat. Eksistensi hukum adat dalam hukum nasional masih diakui sebagaimana pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun eksiste…
Redistribusi tanah obyek landreform merupakan kebijakan pemerintah dalam menerapkan kehendak Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan UUPA No. 5 Tahun 1960, suatu usaha melindungi petani yang tidak mempuny…
Penelitian berjudul “Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Keterlambatan Penyampaian Dokumen Peralihan Hak Atas Tanah Kepada Kantor Pertanahan Pada KondisiPandemi Covid-19”, dibahas …
Pada masa Kolonial terdapat dualisme Hukum di bidang Pertanahan, yaitu ada yang tunduk pada Hukuim Adat dan ada yang tunduk pada Hukum Barat. Dengan diUndangkannya UUPA, maka terjadi unifikasi hu…