TESIS (3922) - Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi pembe…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio legis Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tind…

SKRIPSI (878) - Kelaikkan Jalan Kendaraan Bermotor Rakitan Menurut UU No. 14 …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

878

SKRIPSI (876) - Penyidikan Terhadap Tindak Pidana yang Terjadi di Wilayah Zon…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

876

SKRIPSI (6059) - Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Judi Online Melalui Sistem…

Perkembangan teknologi yang sangat pesat belakangan ini, ditandai dengan semakin meningkatnya cara untuk menggunakan media social yang tidak hanya untuk bersilaturahmi, tidak terkecuali untuk hal y…

SKRIPSI (6054) - Tindak Pidana Penyertaan Yang Dilakukan Oleh Detektif Swasta…

Meskipun keberadaannya tidak begitu banyak diketahui oleh masyarakat luas, namun detektif swasta merupakan profesi yang diakui keberadaannya oleh sebagian besar masyarakat. Bagi yang tidak familier…

SKRIPSI (6045) - Pertanggungawaban Pidanna Terhadap Pelaku Perbuatan Kekerasa…

Realita menunjukkan bahwa dinamisnya kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi mengakibatkan munculnya berbagai modus yang mengarah pada terajadin…

TESIS (987) - Pembocoran Rahasia Negara Yang Melibatkan Wartawan Dalam Tinjau…

-

SKRIPSI (3399) - Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Cyberspace

Penelitian ini ingin membaca fenomena hukum dan internet di Indonesia. Pada masa pasca-Orde Baru, terjadi penguatan demokratisasi media dan politik. Hal itu terjadi bersamaan dengan pertumbuhan t…

TESIS (3902) - Tanggung Jawab Organ BUMN Persero Dalam Pelepasan Aset

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3902 Baf t

TESIS (3850) - Kewenangan Pengadilan Militer Untuk Mengadili Pelaku Tindak Pi…

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak memiliki pengertian yang diatur dalam KUHAP, bahwa lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak p…