Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kualifikasi prosedur penegakan hukum serta wewenang Komisi Kepolisian Nasional terhadap anggota Polri yang melakukan pelangga…
Terorisme disepakati secara internasional merupakan kejahatan luar biasa yang harus diantisipasi, baik dengan penegakan hukum terhadap para pelakunya hingga menghentikan aliran dananya. Indonesia…
Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa yang hanya dapat mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali adalah Terdakwa atau Ahli Warisnya. Tetapi yang terjadi dalam beberapa kasus malah berlawanan …
Notaris dan PPAT merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik, dimana tujuan dari pembuatan akta tersebut adalah sebagai bukti bahwa para pihak yang ber…
Tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana perseroan terbatas apabila modal dari dana tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam penulisan tesis ini penulis menganalisa undang-undang t…
Eksistensi dari penegakan hukum pidana materiil adalah sejauh mana suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Putusan Inkracht) dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat oleh Jaksa …
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip dominus litis (Jaksa penguasa perkara) dalam sistem peradilan pidana Indonesia.Apakah prinsip tersebut telah diterapkan secara penuh da…
Dalam rangka untuk menjamin agar seorang saksi memberikan keterangan sebenar- benarnya, maka dalam Pasal 174 KUHAP diatur apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang m…
-
Dalam menjalankan tugas dan jabatannya,seorang notaris harus selalu berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam UUJN, notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang te…