Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, awalnya terletak pada kewenangan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kejaksaan, namun didalam prakteknya kedua lembaga tersebut belum menunjuk…
Sehubungan dengan semakin maraknya tindak pidana yang terjadi di Indonesia, salah satu ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah guna mencegah berkembanganya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adala…
Penerapan pengajuan permohonan peninjauan kembali perkara pidana semenjak putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 menimbulkan masalah baru dalam peradilan di Indonesia, yaitu Pasal 268 ay…
Berdasarkan penjelasan umum dalam UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002…
Korupsi adalah virus dalam suatu Negara untuk mempertahankan kelangsungannya, termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Korupsi dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pihak lain terhadap keua…
Surat dakwaan tidak memiliki pengertian yang diatur dalam KUHAP, namun surat dakwaan mempunyai peranan penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara, namun pada ketentuan Pasal 182 a…
Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik tidak dapat dituntut pidana maupun perdata dalam kepentingan membela klien di dalam sidang pengadilan. Hak imunitas tidak mutlak dap…
-
Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan konsep perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual ( concept…