Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan eksekutorial objek hak tanggungan yang dirampas untuk negara dalam konteks perkara pidana. Sertifikat hak tanggungan merupakan bukti sah yang me…
Tesis ini membahas perihal eksekusi pidana mati setelah Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku. Rumusan masalah yang akan dikaji dalam tesis ini yaitu memba…
Belum adanya kriteria yang jelas di dalam Undang Undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) berpotensi bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai waktu yang d…
Keadilan restoratif akhir-akhir ini banyak jadi perbincangan para ahli hukum. Ini dilatar belakangi banyaknya kritik terhadap sistem peradilan pidana yang selama ini dianggap kurang memenuhi rasa …
Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan …
Salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah memungut pajak daerah, pelaksanaan kewenangan ini didukung dengan peraturan perundang-undangan. Saat ini, Pemerintah Daerah memungut Pajak Daerah berd…
Dalam hal ganti kerugian anak sebagai korban tindak pidana seksual, maka di dalam peraturan perundang-undangan menyedikan mekanisme restitusi, tetapi terdapat permasalahan hukum terkait dengan kual…
Penanganan delik penyertaan (deelneming) yang dilakukan secara bersama-sama oleh mereka yang tunduk dalam yustisiabel peradilan umum dan yustisiabel peradilan militer diselesaikan secara koneksitas…