TESIS (2413) - Penguasaan Tanah Asset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daer…

Otorisasi tanah harus didasarkan pada bukti yang sah bahwa sertifikat tanah, tapi kali serin yang terjadi hanya kontrol terbatas atas tanah pada kontrol fisik tanah hanya karena secara hukum tid…

TESIS (2412) - Pembatalan Perkawinan Akibat Pelanggaran Persyaratan Perkawinan

-

TESIS (2411) - Keberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)

Zakaria Anshori (031314153004). Keberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), dibimbing oleh Sukardi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan kriteria hukum …

DISERTASI (440) - Rekonstruksi Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Ana…

Dalam penelitian ini diajukan dua rumusan masalah sebagai bahan analisis, yaitu: 1) Filsafat perlindungan bagi anak jalanan dan 2) Asas perlindungan hukum bagi anak jalanan. 3) Kerangka hukum perli…

SKRIPSI (6803) - Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Mendorong Kemajuan Sepak Bol…

Sepak Bola sebagai bagian dari kesejahteraan umum, merupakan salah satu cabang olahraga yang cukup menyita perhatian masyarakat untuk terlibat dalam kompetisi sepak bola. Penelitian tentang penyele…

SKRIPSI (6802) - Tanggung Jawab Operator Kereta Feeder Terhadap Kecelakaan Ya…

Kereta Feeder adalah kereta api sebagai fasilitas geratis yang disediakan oleh PT. Kereta Cepat Indonesia China (PT. KCIC) berdasarkan kerjasamanya dengan PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) sebagai…

SKRIPSI (6801) - Indikasi Praktek Diskriminasi Oleh Online Marketplace Pada P…

ABSTRAK Perkembangan teknologi sistem informasi yang menyebabkan dunia tanpa batas borderless memiliki pengaruh besar dalam pergeseran minat masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli secara …

TESIS (5056) - Penetapan Status Tersangka Yang Berulang Kali Dalam Perspektif…

Penetapan tersangka dilakukan setelah adanya proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum. Penetapan tersangka dapat mengurangi hak konstitusional apabila tidak dilakukan sesuai den…

SKRIPSI (4906) - Kewenangan Peradilan Militer Dalam Perkara Tindak Pidana Kor…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

4906

SKRIPSI (4651) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemerikasaan Tindak…

ABSTRAK Korupsi merupakan salah satu tindak pidana tertentu yang bersifat serius, terorganisir yang telah menimbulkan masalah dan ancaman serius, karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan …